JAKARTA, kalseltoday.com – Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat. Kali ini, usulan agar skema program tersebut diubah menjadi pemberian uang tunai kepada orang tua murid ramai diperbincangkan.
Usulan itu datang dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris. Ia menilai pelaksanaan MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah sering kali tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP). Kondisi ini bahkan sempat memicu beberapa kasus keracunan makanan di sekolah.
Menurut Charles, proses pengolahan makanan kerap dilakukan sejak dini hari, dengan bahan baku yang dipersiapkan sejak malam sebelumnya. Hidangan kemudian dibungkus dan baru dibagikan pagi hingga siang hari. Pola distribusi seperti ini, katanya, sangat berisiko menurunkan kualitas makanan dan membuka peluang terjadinya kontaminasi.
“Kalau diberikan dalam bentuk uang tunai, orang tua bisa menyiapkan makanan lebih segar dan sehat sesuai kebutuhan anak,” ujarnya.
Respons Istana
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah terbuka terhadap setiap masukan. Namun, ia menegaskan skema pemberian makan langsung di sekolah masih menjadi opsi terbaik.
“Semua usulan sah untuk disampaikan. Tapi saat ini pemerintah menilai program makan bergizi yang disajikan langsung di sekolah adalah pilihan yang paling tepat,” kata Prasetyo di Jakarta.
Ia tidak menampik adanya sejumlah catatan, termasuk insiden keracunan. Pemerintah, lanjutnya, akan menjadikan pengalaman itu sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola program MBG di lapangan.
Tantangan Pelaksanaan
Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah sekaligus mendukung kualitas pendidikan. Dengan pola makan bersama di sekolah, pemerintah berharap dapat melakukan pengawasan langsung terhadap asupan nutrisi anak.
Meski begitu, tantangan masih cukup besar. Mulai dari keterbatasan sarana penyimpanan makanan, pengawasan standar higienitas dapur, hingga waktu distribusi yang rawan memengaruhi mutu makanan.
“Ini soal manajemen pelaksanaan. Kalau SOP dijalankan dengan benar, risiko keracunan bisa diminimalisir,” tegas Prasetyo.
Jalan Tengah?
Perdebatan soal skema MBG menunjukkan perlunya inovasi dalam pelaksanaannya. Ada pihak yang menilai uang tunai lebih praktis dan memberi kebebasan, sementara pemerintah menilai penyajian langsung lebih terukur serta dapat diawasi.
Untuk itu, evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistem di tingkat daerah menjadi kunci agar tujuan utama program ini — yakni menghadirkan gizi seimbang bagi anak sekolah — benar-benar tercapai. (Red)
Berita