Kalsel Masuk 10 Besar Nasional, Raih Skor 81,91 di Indeks Demokrasi Indonesia 2024

Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik Diskominfo Kalsel, Erlinda Puspita Ningrum saat menyampaikan peningkatan nilai IDI Kalsel. (Foto: MC Kalsel) 

BANJARBARU, kalseltoday.com – Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan kemajuan signifikan dalam pelaksanaan demokrasi dengan berhasil mencatat skor 81,91 pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2024. Hasil tersebut menempatkan Kalsel dalam kategori sedang serta masuk dalam jajaran 10 provinsi dengan capaian terbaik di tingkat nasional.

Capaian tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Hasil Pengukuran IDI Tahun 2024 yang berlangsung di salah satu hotel di Banjarbaru, Senin (27/10/2025).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, melalui Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik, Erlinda Puspita Ningrum, menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan bukti nyata sinergi berbagai pihak dalam menjaga ruang demokrasi di Banua.

“Indeks Demokrasi Indonesia ini dibentuk dari tiga aspek dan 22 indikator. Dari 22 indikator itu, ada dua yang berkaitan langsung dengan Dinas Kominfo, yakni Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi, dan Indeks Kebebasan Pers (IKP) yang dikeluarkan oleh Dewan Pers,” terang Erlinda.

Ia menambahkan bahwa peningkatan nilai IDI Kalsel sejalan dengan capaian positif pada dua indikator penting tersebut.

“Kita tahu, Indeks Kebebasan Pers Kalimantan Selatan tahun 2024 menduduki peringkat pertama nasional. Ini berarti pers di daerah kita benar-benar bebas, merdeka, dan independen. Masyarakat juga semakin mudah mengakses informasi publik, dan kedua hal ini berkontribusi langsung pada meningkatnya kualitas demokrasi di Kalsel,” ujarnya.

Erlinda menegaskan, Diskominfo Kalsel memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan indeks demokrasi melalui kebijakan dan layanan informasi publik yang terbuka dan inklusif.

“Atas nama Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, kami terus berkomitmen memastikan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi publik. Tujuannya agar partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan meningkat, serta pers dapat bekerja secara bebas dan profesional,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya terus menjaga agar nilai IKIP dan IKP tetap berada pada kisaran 80 hingga 90 poin sebagai indikator optimalnya keterbukaan dan kebebasan informasi di daerah.

“Semakin terbuka informasi publik dan semakin sehat iklim kebebasan pers, maka demokrasi kita juga akan semakin matang,” tutup Erlinda. (MC Kalsel/Ril)