Kalseltoday.com, Banjarmasin - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas menjelang Pemilu 2024. Tidak hanya kepada ASN, netralitas juga kepada Kepala Desa serta anggota TNI dan Polri dalam pesta demokrasi 2024 mendatang.
Untuk itu Bawaslu Kabupaten Barito Kuala mengadakan Rapat Koordinasi tentang Pengawasan Netralisasi ASN ,Kepala Desa, TNI dan Polri di Hotel Palm Banjarmasin, Senin (27/03/2023).
Ketika membuka Awal acara Ketua Bawaslu Kalsel, Azhar Ridhanie, SHI.,MH.,M.IP menekankan pentingnya upaya pemahaman akan netralitas bagi para ASN,Kepala Desa TNI dan Polri dalam pelaksanaan politik praktis, utamanya menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024 mendatang. Asas netralisasi seorang ASN, Kepala Desa,TNI dan Polri harus diwujudkan, bebas dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun.
"Sosialisasi ini untuk menjaga Netralisme pihak dalam pesta demokrasi pemilu 2024, untuk menjaga sikap dalam rangka untuk membuat keputusan maupun tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, maupun calon-calon peserta pemilu" jelasnya.
Azhar juga menambahkan, penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi ini adalah pertama kalinya untuk wilayah kalsel pertama di kab.Barito Kuala, harapan nanti kab/kota bisa melaksanakan kegiatan serupa untuk kemudian hingga tercapainya Netralitas semua pihak.
Sedangkan Ketua Bawaslu Kab.Barito Kuala Ahdi Hanafiah,S.Sos. menjelaskan bahwa, kegiatan rakor netralitas ini merupakan upaya Bawaslu Kab. Barito Kuala dalam rangka menyosialisasikan pentingnya netralitas ASN, Kepala Desa untuk menyongsong pemilu 2024.
"Dengan kegiatan ini semoga tercapai dan lebih meningkatkan kenetralisasian semua pihak ASN, Kepala Desa, TNI dan Polri, apa lagi saat ini kita sudah memasuki masa- masanya Pemilu, tentunya kita menginginkan semua pihak sama-sama berpartisifasi dalam rangka mengsukseskan Pemilu 2024" terang Azhar Ketua Bawaslu Kab.Batola ini.
Ia juga menjelaskan, acara Koordinasi pengawasan Netralisasi ASN, Kepala Desa ,TNI dan Polri ini kita gelar selama dua hari, dengan acara ini adalah salah satu cara kita agar semua pihak tidak berpihak kepada peserta pemilu nantinya.
Rapat Koordinasi ini mengundang Empat Nara sumber dari Akademisi ULM Banjarmasin, Pakar Hukum ULM, juga Akademisi IAIN Banjarmasin.
"Dengan hadirnya Narasumber harapan kita semoga bisa menggali hal-hal apa saja yang tidak boleh di Lakukan Oleh ASN, Kepala Desa, TNI dan Polri" tutup Azhar Ridhanie. (@Dwan).
Berita