JAKARTA, kalseltoday.com – Janji Ketua DPRD Kalimantan Selatan, H. Supian HK, untuk menyampaikan aspirasi rakyat akhirnya ditepati. Bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kalsel, ia mendatangi kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis pagi (4/9/2025), membawa tujuh tuntutan besar yang sebelumnya disuarakan dalam aksi demonstrasi Aliansi Rakyat Kalsel pada Senin (1/9).
Rombongan diterima langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Rifkynizami Karsayuda, serta sejumlah anggota DPR dan DPD RI asal Kalsel. Dalam kesempatan itu, Supian HK membacakan satu per satu poin tuntutan yang dinilai menyangkut kepentingan masyarakat luas, mulai dari efisiensi anggaran DPR, reformasi Polri, hingga pengesahan regulasi penting seperti RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat.
“Alhamdulillah, aspirasi masyarakat Kalsel telah kami sampaikan langsung ke DPR RI. Ini adalah komitmen kami bahwa suara rakyat harus sampai ke pusat,” ujar Supian HK usai pertemuan.
Tujuh Tuntutan Aliansi Rakyat Kalsel:
- Efisiensi gaji dan tunjangan DPR, disesuaikan kondisi fiskal serta transparansi penggunaannya.
- Reformasi Polri dan evaluasi kasus represif aparat.
- Pengusutan tuntas meninggalnya Affan Kurniawan.
- Penyelesaian masalah tambang dan konflik agraria.
- Evaluasi program strategis pemerintah yang menyedot anggaran besar.
- Peningkatan kesejahteraan guru honorer.
- Segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat.
Selain itu, DPRD Kalsel juga menyinggung isu lokal, di antaranya penolakan penetapan Taman Nasional Pegunungan Meratus, percepatan pembangunan Jembatan Pulau Laut, hingga dana bagi hasil untuk daerah penghasil.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifkynizami, menyambut baik aspirasi tersebut. Ia menegaskan, DPR bersama DPD RI asal Kalsel akan mengawal agar tuntutan ini tidak berhenti hanya di ruang rapat. “Kami berterima kasih atas aspirasi masyarakat Kalsel yang disampaikan dengan cara damai. Ini menjadi tanggung jawab kami untuk menindaklanjutinya di tingkat nasional,” ujarnya.
Pertemuan itu sekaligus meredakan ketegangan usai aksi demonstrasi di Banjarmasin. Sebelumnya, massa Aliansi Rakyat Kalsel sempat memberi ultimatum agar DPRD serius menyampaikan tuntutan, bahkan Ketua DPRD Supian HK siap mundur dari jabatannya bila janji itu tidak ditepati.
Kini, semua mata tertuju ke Senayan, menanti tindak lanjut dari parlemen atas tujuh tuntutan yang dianggap sebagai suara hati rakyat Banua. (Red)
Berita