 |
| Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mengelola APBD 2026 dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta keberpihakan kepada masyarakat. (Foto: MC Kalsel) |
BANJARMASIN, kalseltoday.com --Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan pendapat akhir terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Selasa (25/11/2025).
Dalam rapat tersebut, DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalsel menyetujui dua agenda utama, yaitu pengesahan Raperda APBD 2026 menjadi Peraturan Daerah serta penyampaian pendapat akhir Gubernur atas keputusan DPRD terkait penetapan APBD.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola APBD 2026 dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberpihakan kepada masyarakat.
“APBD bukan hanya deretan angka dalam dokumen anggaran, tetapi instrumen yang membawa harapan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah harus memberi manfaat dan hasil nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan warga Kalimantan Selatan,” tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa arah kebijakan APBD 2026 telah disusun berdasarkan RPJMD Kalsel dan sejalan dengan tema pembangunan RKPD 2026:
“Meningkatkan daya saing, inovasi, dan pengembangan sektor unggulan daerah dalam mendukung pusat distribusi regional.”
Visi pembangunan daerah juga terus diperkuat, yaitu:
“Bekerja Berkelanjutan, Berbudaya Religi dan Sejahtera Menuju Gerbang Logistik Kalimantan.”
Fokus Pembangunan APBD 2026
Gubernur Muhidin memaparkan sejumlah prioritas pembangunan yang diakomodasi dalam APBD 2026, antara lain:
-
Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial.
-
Penguatan sektor unggulan seperti pertanian, industri pengolahan, dan pariwisata.
-
Pemerataan infrastruktur dan peningkatan konektivitas wilayah.
-
Penguatan kapasitas lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim.
-
Reformasi birokrasi serta peningkatan layanan publik yang berintegritas.
“Kita ingin anggaran ini bergerak sejalan dengan kebutuhan masyarakat: membantu, memperkuat, dan membuka peluang bagi pemerataan pembangunan di seluruh Banua,” ujarnya.
Gubernur juga mengajak seluruh unsur pemerintah, DPRD, perangkat daerah, dan masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dan pengawasan. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar program dapat berjalan tepat waktu dan menyentuh kebutuhan publik.
“Dengan kerja bersama, kolaborasi, dan komitmen, kita pastikan APBD 2026 berjalan tepat sasaran, transparan, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” tandasnya.
Mengakhiri penyampaiannya, Gubernur Muhidin memberikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Kalsel atas kerja sama selama pembahasan APBD.
“Semoga kemitraan dan komunikasi yang telah terbangun ini terus terjaga, sehingga kita dapat mewujudkan Kalimantan Selatan yang semakin maju, religius, dan sejahtera,” tutupnya. (Red)
Berita