BANJARMASIN, kalseltoday.com – Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Kedeputian Bidang Sistem dan Tata Kelola menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Sistem dan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ballroom Holiday Inn Banjarmasin, Kamis (13/11/2025).
Acara ini diikuti oleh para Kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, dan mitra pelaksana Program MBG se-Kalimantan Selatan. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam terkait kebijakan, petunjuk teknis, serta penguatan tata kelola dan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Dr. Nikendarti Gandini, dalam sambutannya menyampaikan bahwa secara nasional terdapat sekitar 15.000 SPPG di seluruh Indonesia dengan penerima manfaat MBG mencapai 40 juta orang. Ia menekankan pentingnya sinergi antara yayasan, mitra, Kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan agar program ini dapat berjalan lancar, transparan, dan akuntabel.
“Program MBG ini harus dijalankan dengan hati-hati, menghindari penyalahgunaan dana dan memastikan keamanan pangan bagi penerima manfaat. Kegiatan ini kami selenggarakan agar para pelaksana memahami penyesuaian peraturan dan SOP, sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan komitmen bersama untuk keberhasilan program,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, beberapa materi disampaikan oleh narasumber dari berbagai bidang, antara lain:
- Farilla Darmadi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalsel yang memaparkan tentang Pengenalan Laporan Keuangan SPPG,
- Rizqy Nofal, S.Kep., Ners. yang membahas Kebijakan Keamanan Pangan Siap Saji,
- Aniqa Melani Rahiemna, S.Farm., Apt. yang menjelaskan Keamanan Pangan untuk Program MBG, dan
- Dr. Nikendarti Gandini yang menutup sesi dengan materi Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program MBG Tahun Anggaran 2025.
Para narasumber menyoroti pentingnya penerapan prinsip keamanan pangan, mulai dari uji laboratorium bahan baku, sterilisasi alat saji, pengendalian suhu makanan, hingga penerapan sistem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) guna memastikan makanan yang disajikan aman dan bergizi.
Selain itu, turut dibahas pula kebijakan mitigasi risiko, transparansi anggaran, serta kewajiban penggunaan produk lokal dari UMKM atau koperasi daerah untuk memperkuat ketahanan pangan komunitas.
Sebelum acara ditutup, Tim Badan Gizi Nasional juga menghimbau kepada seluruh peserta agar segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan tema dan bidang tugas masing-masing, baik bagi Kepala SPPG, ahli gizi, maupun akuntan. Penyusunan SOP ini diharapkan dapat menjadi pedoman kerja yang jelas dan seragam dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di lapangan.
Menutup kegiatan, Dr. Nikendarti kembali menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan program.
“Sinergi antara mitra, Kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan sangat penting agar MBG benar-benar berkualitas, berkelanjutan, dan aman bagi masyarakat,” pungkasnya. (Ril)
Berita