BANJARMASIN, kalseltoday.com – Pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan komitmennya dalam penanganan banjir di kawasan Sungai Gampa, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, yang berdampak pada 160 kepala keluarga. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peninjauan langsung Wali Kota Banjarmasin H. M. Yamin HR ke lokasi terdampak, Jumat (09/01/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota didampingi Ketua TP PKK Banjarmasin Hj Neli Listriani, Ketua DPRD Kota Banjarmasin, serta sejumlah anggota DPRD Dapil Banjarmasin Utara. Pemerintah Kota turut menyalurkan bantuan kebutuhan dasar kepada warga sebagai bentuk kepedulian dan respons cepat atas musibah banjir.
Wali Kota Banjarmasin menyampaikan bahwa kawasan Sungai Gampa merupakan wilayah perbatasan yang membutuhkan perhatian lebih. Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, menurutnya, menjadi bagian dari upaya memastikan penanganan banjir tidak hanya bersifat sementara, tetapi mengarah pada solusi jangka panjang.
“Berdasarkan hasil pemetaan geospasial, terdapat sejumlah titik penyempitan dan pendangkalan sungai yang berpotensi memperparah genangan. Kondisi ini akan menjadi prioritas penanganan ke depan melalui pembersihan, pelebaran, dan pengerukan sungai,” ujarnya.
Ia menambahkan, normalisasi Sungai Gampa hingga terhubung ke Sungai Alalak diharapkan mampu meningkatkan daya tampung air, sehingga dapat mencegah terulangnya banjir yang selama ini berdampak pada permukiman warga dan fasilitas pendidikan.
Pemerintah Kota Banjarmasin berharap dukungan DPRD, khususnya dalam penganggaran, agar rencana normalisasi Sungai Gampa dapat segera direalisasikan sebagai solusi berkelanjutan dalam upaya pengendalian banjir di wilayah tersebut.
Usai meninjau kawasan Sungai Gampa, Wali Kota Banjarmasin melanjutkan agenda peninjauan ke Kampung Sasirangan RT 17, Kelurahan Sungai Jingah. Di lokasi tersebut, banjir tercatat berdampak pada sekitar 150 kepala keluarga, dengan kondisi genangan yang masih mengganggu aktivitas warga. Pemerintah Kota memastikan pemantauan terus dilakukan serta penanganan darurat dan lanjutan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan di lapangan. (prokom-bjm)
Berita