BARABAI, kalseltoday.com - Polemik menu program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) yang sempat viral di media sosial akhirnya mendapat tanggapan resmi.
Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) HST, Sa’dilah, mengaku telah menghimpun serta mengonfirmasi berbagai fakta terkait temuan tersebut.
Terkait beredarnya foto roti berjamur dan telur busuk, Sa’dilah tidak menampik adanya kelalaian dari pihak SPPG yang bersangkutan.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menghubungi SPPG terkait dan melaporkan temuan tersebut secara berjenjang hingga ke Badan Gizi Nasional (BGN). Bahkan, menurutnya, sudah ada respons atau umpan balik dari pihak terkait.
“Kini kami tinggal menunggu apakah akan diberikan sanksi atas kelalaian tersebut,” ujar Sa’dilah usai Rapat Koordinasi bersama Satgas MBG di Aula Bapperida HST, Kamis (26/2/2026) petang.
Atas kejadian tersebut, Sa’dilah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.
“Saya pribadi dan atas nama perwakilan SPPG HST meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat, karena menu tersebut sebagian belum memenuhi standar,” ucapnya.
Ke depan, pihaknya memastikan distribusi MBG dari SPPG akan menggunakan tote bag dan kotak khusus agar makanan, terutama telur, tetap aman dan tidak pecah selama proses pengiriman.
“Kami berjanji akan memperbaiki kembali standar menu dan mutu MBG ke depan,” tegas Sa’dilah yang juga merupakan Anggota Komponen Cadangan (Komcad) berpangkat Letnan Dua (Letda).
Sementara itu, terkait sorotan publik mengenai dugaan ketidaksesuaian menu dengan anggaran bahkan tudingan mark-up, Sa’dilah menjelaskan bahwa terdapat dua kategori menu, yakni porsi kecil dan porsi besar dengan harga Rp13 ribu dan Rp15 ribu.
Porsi kecil diperuntukkan bagi balita, anak TK/RA/KB, serta siswa SD kelas 1–3. Sedangkan porsi besar ditujukan bagi siswa SD kelas 4–6, SMP, SMA, serta ibu hamil dan menyusui.
Ia merinci, untuk paket Rp15 ribu terdapat tiga komponen pembiayaan, yakni bahan baku sebesar Rp10 ribu, biaya operasional Rp3 ribu, dan insentif Rp2 ribu.
“Rp10 ribu inilah yang digunakan sebagai bahan baku yang diolah menjadi menu MBG,” jelasnya.
Terkait dugaan mark-up anggaran, Sa’dilah menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir pelanggaran. Jika ditemukan bukti, sanksi tegas akan diberikan, mulai dari Surat Peringatan (SP-1) hingga penutupan SPPG.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan kejaksaan terkait pengawasan anggaran SPPG guna memastikan program strategis nasional tersebut berjalan sesuai aturan.
“Kejaksaan mendukung agar program ini benar-benar dikawal. Itu langkah yang kami lakukan sebagai koordinator,” pungkasnya. (Red)
Berita