JAKARTA, kalseltoday.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah seorang pelaku UMKM penjual donat mengungkap pengalaman yang memicu perdebatan luas di media sosial.
Dalam unggahan yang viral, pelaku usaha tersebut mengaku diminta memasok donat ke salah satu dapur penyedia MBG dengan harga di bawah Rp2.000 per buah. Ia menilai angka tersebut tidak realistis jika mempertimbangkan biaya produksi yang harus ditanggung pelaku usaha kecil.
“Kalau harganya segitu, kami bisa rugi. Bahan baku, tenaga, dan operasional tidak tertutup,” tulisnya dalam unggahan yang dikutip, Kamis (20/3/2026).
Ia juga mempertanyakan kebijakan dapur penyedia MBG yang dinilai tidak sejalan dengan kapasitas fasilitas yang dimiliki.
Menurutnya, dengan dapur besar dan peralatan lengkap, seharusnya produk seperti donat dapat diproduksi secara mandiri.
“Kalau memang punya dapur besar, kenapa tidak buat sendiri?” ujarnya.
Unggahan tersebut langsung memantik diskusi luas di media sosial. Sejumlah warganet menilai praktik penawaran harga yang terlalu rendah berpotensi merugikan pelaku UMKM, terutama jika mereka tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam kerja sama.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya juga telah mengungkap adanya laporan dugaan mark-up harga bahan pangan di sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program MBG.
BGN menegaskan akan menindak tegas mitra yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Kami tidak mentolerir praktik yang merugikan, termasuk mark-up harga yang tidak wajar. Mitra yang terbukti melanggar dapat dikenai sanksi hingga penghentian kerja sama (suspend),” demikian pernyataan resmi BGN dalam keterangan sebelumnya.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang melibatkan ribuan dapur penyedia makanan di berbagai daerah.
Dalam implementasinya, dapur MBG diwajibkan melibatkan produk lokal dan pelaku UMKM sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Namun, mencuatnya kasus ini kembali memunculkan pertanyaan publik terkait tata kelola program tersebut.
Apakah mekanisme kerja sama antara dapur MBG dan pelaku UMKM telah berjalan secara adil, transparan, dan saling menguntungkan?
Polemik ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa tujuan mulia program MBG tidak justru menimbulkan persoalan baru di tingkat pelaku usaha kecil. (***)
Berita