Organisasi Pers Kecam Pencabutan ID Jurnalis CNN Indonesia di Istana, Desak Pemerintah Jaga Kebebasan Pers

Foto hanya ilustrasi

JAKARTA, kalseltoday.com – Sejumlah organisasi profesi wartawan menyatakan keprihatinan atas pencabutan kartu identitas pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, oleh pihak Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden. Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk penghambatan kerja jurnalistik yang berpotensi merusak iklim kebebasan pers di Indonesia.

Pernyataan sikap disampaikan oleh Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Yayasan Peduli Jurnalis Indonesia (YPJI), serta Dewan Pers. Mereka sepakat meminta BPMI Istana mengembalikan akses liputan sekaligus menyampaikan permintaan maaf.

Plt. Ketua Umum SWI, Herry Budiman, menegaskan bahwa Istana sebagai representasi pemerintah semestinya melindungi kebebasan berekspresi, bukan sebaliknya.
“Kami prihatin dengan pencabutan ID pers wartawan CNN Indonesia. Padahal pertanyaan yang disampaikan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat kontekstual dan menjadi perhatian publik,” ujarnya, Minggu (28/9/2025).

Kasus ini terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Sabtu (27/9/2025), usai lawatan ke sejumlah negara. Saat sesi tanya jawab, Diana Valencia menanyakan perkembangan program MBG yang tengah disorot akibat kasus keracunan di berbagai daerah. Tak lama berselang, staf BPMI mengambil ID liputan yang bersangkutan.

AJI Jakarta bersama LBH Pers menilai tindakan tersebut mencederai kebebasan pers sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999. Mereka juga mendesak Presiden mengevaluasi pejabat BPMI terkait.
“Segala bentuk pembatasan kerja jurnalis adalah pelanggaran hukum dan demokrasi,” kata Ketua AJI Jakarta, Irsyan Hasyim.

Senada, IJTI menegaskan bahwa pertanyaan yang diajukan wartawan CNN Indonesia masih dalam koridor etika jurnalistik dan relevan dengan kepentingan publik. “Pencabutan kartu liputan bisa dipandang sebagai penghalangan kerja jurnalistik dan berpotensi membatasi hak masyarakat memperoleh informasi,” tegas Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan.

YPJI menilai peristiwa ini menjadi sinyal buruk bagi kebebasan pers di Indonesia. “Jika akses liputan dibatasi, sama artinya dengan membatasi hak publik untuk tahu,” kata Ketua YPJI, Andi Arif.

Dewan Pers turut menyoroti kasus ini. Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat meminta BPMI memberikan penjelasan sekaligus memulihkan akses liputan jurnalis CNN Indonesia.
“Wartawan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Kami berharap kasus seperti ini tidak terulang agar iklim demokrasi dan kebebasan pers tetap terjaga,” ujarnya. (Red)