GREAT Institute Nilai Operasi Trump Tangkap Maduro Langgar Hukum Internasional

Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa

JAKARTA, kalseltoday.com – GREAT Institute menilai tindakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memerintahkan operasi militer untuk menangkap Presiden Republik Bolivarian Venezuela, Nicolas Maduro, sebagai aksi “koboi” yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum internasional dan berpotensi memperparah ketidakstabilan politik global.

Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menyatakan operasi penculikan terhadap kepala negara berdaulat merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Aksi koboi Trump jelas memperbesar sikap saling curiga dan praktik saling sandera di antara negara-negara adidaya. Pada akhirnya, ini akan memperlebar magnitudo ketidakstabilan politik global,” ujar Teguh dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.

Menurutnya, sudah sepatutnya seluruh pemimpin dunia, termasuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, secara terbuka mengecam tindakan Amerika Serikat yang dinilai mengangkangi kedaulatan negara lain.

Teguh juga mendesak PBB agar bersikap tegas dengan menjatuhkan sanksi terhadap rezim Trump serta memerintahkan pembebasan Presiden Maduro dan istrinya, Cilia Flores, yang dilaporkan diculik dalam operasi militer pada Sabtu dini hari, 3 Januari 2026.

“Aksi penculikan ini jelas melanggar Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB yang melarang penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional, kecuali untuk pembelaan diri atau dengan otorisasi Dewan Keamanan PBB,” tegasnya.

Ia menambahkan, penculikan kepala negara juga merupakan pelanggaran langsung terhadap kedaulatan Venezuela dan prinsip non-intervensi. Jika dibiarkan, preseden berbahaya ini dapat menimpa negara lain yang tidak sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat atau kekuatan besar lainnya.

Operasi penculikan yang diberi sandi Operation Absolute Resolve disebut melibatkan lebih dari 150 pesawat militer Amerika Serikat, ratusan personel lintas matra, termasuk pasukan elite Delta Force, FBI, serta dukungan intelijen CIA.

Pasukan AS dilaporkan melancarkan serangan presisi terhadap sejumlah target strategis di Venezuela, termasuk sistem pertahanan udara, guna membuka jalur aman bagi tim ekstraksi yang menjemput Maduro. Operasi ini juga disertai serangan siber untuk melumpuhkan sistem pertahanan negara tersebut.

Teguh menilai tuduhan Amerika Serikat terkait keterlibatan Maduro dan istrinya dalam jaringan narko-terorisme tidak dapat dijadikan alasan pembenaran atas agresi militer.

“Jika memang ada dugaan kejahatan lintas negara, pemerintah AS seharusnya menggunakan mekanisme hukum internasional dan prinsip multilateralisme, bukan melakukan serangan sepihak,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa tuduhan Amerika Serikat terhadap Maduro sebagai pemimpin kartel narkoba telah dilontarkan sejak tahun 2020, pada periode pertama pemerintahan Trump, namun hingga kini tidak pernah dibuktikan melalui pengadilan internasional.

Lebih jauh, Teguh menduga motif utama di balik operasi militer tersebut adalah kepentingan ekonomi dan geopolitik, khususnya untuk menguasai cadangan minyak Venezuela yang merupakan terbesar di dunia.

“Sejak Revolusi Bolivarian tahun 1999, Venezuela menasionalisasi aset perusahaan minyak Amerika Serikat. Faktor inilah yang patut diduga menjadi latar utama agresi Trump,” pungkasnya. (Rilis)