JAKARTA, kalseltoday.com – Rencana pengadaan 105.000 unit mobil pickup dari India untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang digagas oleh BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara memicu kontroversi luas di kalangan publik, DPR, pelaku industri otomotif, dan berbagai pihak lain di Indonesia.
Strategi Besar, Kritik Lebih Besar
Perusahaan BUMN tersebut telah menandatangani kontrak senilai sekitar Rp 24,66 triliun untuk pengadaan kendaraan niaga asal India, termasuk 35.000 unit Mahindra Scorpio Pick-Up dan 70.000 unit dari Tata Motors yang terdiri atas Yodha Pick-Up dan Ultra T.7 Light Truck.
Direktur Utama Agrinas mengklaim kebijakan ini dapat menghemat anggaran hingga Rp 46,5 triliun dibandingkan opsi lain. Namun kritikan tak terelakkan.
DPR Dorong Penundaan
Beberapa anggota DPR RI mempertanyakan urgensi impor tersebut. Wakil Ketua DPR meminta agar rencana impor ini ditunda hingga Presiden membahas ulang kebijakan tersebut, terutama terkait kesiapan industri dalam negeri dan dampaknya bagi pekerja lokal.
Industri Dalam Negeri Protes
Asosiasi industri otomotif seperti Gaikindo menilai produksi mobil di dalam negeri sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan kendaraan jenis pick-up, terutama jika diberikan kesempatan dan dukungan kebijakan. Mereka menilai pilihan impor bisa melemahkan ekosistem industri lokal yang telah berkembang puluhan tahun dan berdampak pada tenaga kerja.
Organisasi lain seperti Kadin juga mempertanyakan daya dukung dan after-sales kendaraan impor, bahkan menyebutnya berpotensi menjadi “mobil bangkai” karena tantangan suku cadang dan servis di pasar domestik.
Pengawasan & Kekhawatiran Fiskal
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan turut mengawasi rencana ini dalam upaya pencegahan korupsi. Sementara sejumlah kalangan mempertanyakan beban fiskal dan implikasi penggunaan anggaran negara melalui Dana Desa yang dikaitkan dengan pembiayaan impor ini.
Realisasi dan Kontroversi di Lapangan
Meskipun menuai sorotan, sebagian unit pickup telah tiba di Indonesia, dengan laporan ribuan kendaraan sudah berada di Pelabuhan Tanjung Priok dan siap didistribusikan ke daerah.
Isu ini mencuat menjadi perdebatan tentang prioritas penggunaan produk lokal vs impor, keberlanjutan industri nasional, dan strategi pembangunan ekonomi desa yang diharapkan menjadi pilar kemajuan Koperasi Merah Putih. (Red)
Berita