JAKARTA – Sinergi Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Bareskrim Polri kembali membuahkan hasil dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika. Melalui operasi gabungan yang melibatkan Polda Jawa Timur dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), aparat berhasil membongkar jaringan sindikat narkotika internasional yang diduga terhubung dengan jaringan Indonesia–Malaysia, Kamis (19/11/26)
Jaringan tersebut diketahui memiliki aktivitas peredaran narkotika di sejumlah wilayah, meliputi Madura, Surabaya, hingga Kalimantan. Tidak hanya mengungkap aktivitas peredaran narkotika, penyidik juga berhasil menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan perputaran transaksi mencapai Rp2,9 triliun selama periode 2018–2024.
Dalam pengungkapan tersebut, aparat mengamankan empat orang tersangka, menyita 5.244 butir ekstasi, senjata api, serta sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan hasil kejahatan narkotika senilai sekitar Rp150 miliar.
Keberhasilan ini merupakan bagian dari komitmen pimpinan Polri dalam memperkuat pemberantasan narkotika secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, penindakan, pengungkapan jaringan, hingga penelusuran dan penyitaan aset hasil kejahatan.
Komitmen Kapolri dalam pemberantasan narkotika kembali ditegaskan melalui Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, yang menyampaikan bahwa penanganan kejahatan narkotika harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.
"Perlu kami sampaikan komitmen Bapak Kapolri terkait dengan pencegahan, penegakan hukum, dan penuntasan terhadap kejahatan tindak pidana narkoba dari hulu sampai dengan hilir. Ini adalah wujud nyata yang sudah dalam beberapa bulan ini diwujudkan melalui penemuan dan penangkapan terhadap tersangka dalam beberapa kasus besar," ujar Trunoyudo di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Pesan tersebut menegaskan bahwa pemberantasan narkotika tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan. Aparat juga harus mampu membongkar jaringan pemasok, bandar, pengendali, hingga pihak-pihak yang diduga menyembunyikan atau menyamarkan keuntungan dari bisnis haram tersebut.
Dengan pendekatan tersebut, Polri bersama BNN berupaya memutus mata rantai peredaran narkotika sekaligus melemahkan kekuatan finansial yang menopang operasional sindikat.
Pengungkapan kasus ini bermula dari hasil analisis jaringan, pengolahan data informasi, serta pengembangan intelijen terhadap sejumlah perkara narkotika sebelumnya.
Dari hasil pemetaan, penyidik mengidentifikasi sindikat yang beroperasi di Madura, Surabaya, dan Kalimantan serta memiliki keterkaitan dengan jaringan internasional Indonesia–Malaysia di wilayah Bangkalan, Madura.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur, BNN, dan PPATK untuk melaksanakan operasi gabungan di wilayah Bangkalan, Malang, dan Surabaya pada awal November 2026.
Pada 6 November 2026, petugas mengamankan FA alias F yang diduga berperan sebagai koordinator keuangan dan J alias E yang bertugas sebagai koordinator gudang.
Selanjutnya, pada 9 November 2026, penyidik menangkap MS yang diduga berperan menampung sekaligus menyamarkan uang hasil bisnis narkotika melalui CV AJ.
Puncaknya, pada 11 November 2026, tim gabungan berhasil menangkap Muzamil alias M alias S di wilayah Bangkalan, Madura. Ia diduga merupakan bandar sekaligus pengendali jaringan peredaran narkotika tersebut.
Dari hasil pengembangan penyidikan, jaringan ini diduga memiliki jalur pasokan narkotika lintas negara yang melibatkan pihak di Malaysia. Aparat pun terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk jaringan pemasok yang berada di luar negeri.
Salah satu fakta penting dalam pengungkapan sindikat ini adalah terbongkarnya dugaan praktik pencucian uang melalui aktivitas perusahaan.
Berdasarkan hasil analisis PPATK, rekening CV AJ mencatat perputaran transaksi mencapai Rp2,9 triliun sepanjang 2018–2024.
Dana dalam rekening tersebut diduga bercampur antara uang hasil bisnis narkotika jaringan tersangka M alias S dengan transaksi dari kegiatan usaha perusahaan.
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Kristian Parluhutan Siagian, menjelaskan bahwa penelusuran transaksi keuangan menjadi bagian penting dalam mengungkap konstruksi kejahatan yang dilakukan jaringan tersebut.
Melalui penelusuran tersebut, penyidik tidak hanya mengidentifikasi aliran dana, tetapi juga mengungkap aset-aset yang diduga berkaitan dengan aktivitas bisnis narkotika.
Penerapan tindak pidana pencucian uang dilakukan sebagai langkah untuk menelusuri dan merampas keuntungan hasil kejahatan, sekaligus memberikan efek jera kepada para pelaku.
"Untuk memberikan efek jera (deterrent effect) kepada para pelaku, diterapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk memiskinkan dan merampas aset hasil kejahatan narkoba," tegas Kristian dalam keterangannya.
Langkah tersebut menjadi strategi penting dalam pemberantasan sindikat narkotika. Sebab, kekuatan finansial merupakan salah satu faktor yang memungkinkan jaringan kejahatan terus menjalankan aktivitasnya, membangun jalur distribusi, serta memperluas jaringan hingga lintas negara.
Selain membongkar jaringan Indonesia–Malaysia, BNN dan Bareskrim Polri juga memaparkan perkembangan dua kasus besar lainnya.
Pertama, kasus penyelundupan 1,16 ton ketamine menggunakan kapal MT Global 168 di perairan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara.
Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan seorang warga negara Taiwan berinisial YCY sebagai tersangka.
Penyidikan terus dikembangkan melalui koordinasi dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) untuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyelundupan tersebut, termasuk kemungkinan adanya jaringan internasional yang lebih luas.
Kedua, pengungkapan laboratorium gelap narkotika atau clandestine laboratory di Pidie, Aceh, dengan barang bukti mencapai 1,2 ton sabu.
Dalam kasus tersebut, penyidik telah menetapkan 10 orang tersangka, terdiri atas dua warga negara China dan delapan warga negara Indonesia.
Untuk mengungkap jaringan pemasok dan kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar negeri, penyidik juga melakukan koordinasi dengan National Narcotics Control Commission (NNCC) China.
Koordinasi internasional tersebut diharapkan dapat membantu mengungkap dugaan jalur pemasokan bahan baku narkotika sekaligus membongkar jaringan produksi dan distribusi yang lebih luas.
Rangkaian pengungkapan kasus tersebut menunjukkan bahwa kejahatan narkotika merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan lintas institusi dan lintas negara.
BNN, Polri, PPATK, serta seluruh aparat penegak hukum terus memperkuat koordinasi untuk mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika, menindak para pelaku, memutus jalur pasokan, serta menelusuri aliran dana hasil kejahatan.
Pendekatan pemberantasan dari hulu hingga hilir menjadi langkah strategis untuk memastikan para bandar dan pengendali jaringan tidak lagi memiliki ruang untuk menjalankan bisnis narkotika.
Penindakan juga diarahkan pada upaya pemiskinan bandar melalui penerapan TPPU dan penyitaan aset yang terbukti berkaitan dengan tindak pidana.
Melalui sinergi dan kerja sama internasional, pemerintah berkomitmen mempersempit ruang gerak sindikat narkotika sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Pemberantasan narkotika bukan hanya persoalan penegakan hukum, melainkan juga bagian dari upaya menjaga masa depan bangsa dan mewujudkan Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba). (Ril)


Berita