 |
| Jaksa Agung, ST Burhanuddin |
Menurut Burhanuddin, praktik korupsi masih marak terjadi di daerah, namun sebagian jajaran kejaksaan dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam mengusut kasus tersebut. Ia menegaskan, pimpinan kejaksaan yang tidak berprestasi, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana khusus (Pidsus), tidak akan dipertahankan di posisinya.
“Minimal setiap pimpinan kejaksaan harus mampu menangani tiga perkara Pidsus, seperti kasus korupsi atau kejahatan ekonomi. Siapa yang tidak berprestasi, saya pastikan akan digeser,” tegas Burhanuddin saat meresmikan Gedung dan Fasilitas Kantor Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar, Selasa (16/9/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin bahkan secara langsung menanyakan kepada Asisten Bidang Pidsus Kejati Bali terkait jumlah kasus yang sedang ditangani. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi bagi pimpinan yang kinerjanya tidak memenuhi standar.
“Saya ingin kejaksaan tetap nomor satu dalam penegakan hukum. Kalau Kajari meleng sedikit, mundur, saya geser. Dari 1.300 orang yang ada, pasti ada yang terbaik,” ujarnya.
Burhanuddin juga menekankan bahwa aturan ini berlaku tanpa pandang bulu. Ia memastikan tidak akan terpengaruh faktor kedekatan maupun latar belakang pribadi.
“Saya tidak peduli anak siapa atau saudaranya siapa. Yang penting berprestasi. Usulkan, dan Kajati harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Lebih jauh, Burhanuddin mengingatkan bahwa Kejaksaan RI pernah menghadapi stigma negatif akibat kasus korupsi yang melibatkan aparatnya sendiri. Namun, menurutnya, kepercayaan publik berhasil dipulihkan dalam empat tahun terakhir berkat kerja keras seluruh jajaran Adhyaksa.
“Keberhasilan mempertahankan kepercayaan publik bukan karena saya semata, tetapi hasil kerja bersama seluruh insan Adhyaksa. Mari kita terus bersinergi menjaga marwah kejaksaan,” pungkasnya. (Red)
Berita