BANJARMASIN, kalseltoday.com — Kepala BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan (BNNK HSS) Agus Winarti, M.P.H., menghadiri kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi III DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, Rabu (4/3/2026).
Kegiatan yang digelar di Polda Kalimantan Selatan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan Komisi III terhadap mitra kerja di bidang penegakan hukum, termasuk Badan Narkotika Nasional di wilayah Kalimantan Selatan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur pimpinan dan jajaran instansi penegak hukum se-Kalimantan Selatan, termasuk BNNP Kalimantan Selatan beserta seluruh kepala BNN kabupaten/kota.
Dalam forum itu, Kepala BNNP Kalsel memaparkan capaian kinerja sepanjang 2025 serta rencana strategis tahun 2026, khususnya dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Kepala BNNK HSS Agus Winarti menegaskan, kehadiran pihaknya dalam agenda tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat dukungan legislatif terhadap program P4GN di daerah.
“Agenda ini bukan sekadar kunjungan kerja, tetapi ruang strategis untuk memperkuat sinergi dan dukungan kebijakan. Kami di daerah membutuhkan penguatan regulasi, anggaran, dan kolaborasi lintas sektor agar upaya P4GN semakin efektif,” ujar Agus Winarti.
Ia menambahkan, komitmen pemberantasan narkoba tidak dapat berjalan sendiri, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga masyarakat.
“Kami terus mendorong pendekatan yang komprehensif, baik melalui penindakan, pencegahan, rehabilitasi, maupun pemberdayaan masyarakat. Target kita jelas, mewujudkan Kalimantan Selatan yang Bersinar,Bersih dari Narkoba,” tegasnya.
Menurut Agus, dukungan dari Komisi III DPR RI sebagai mitra kerja strategis di bidang hukum sangat dibutuhkan untuk memastikan program P4GN berjalan optimal, khususnya di wilayah kabupaten yang memiliki tantangan geografis dan sosial yang beragam.
Kegiatan Kunker Reses ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara legislatif dan aparat penegak hukum di daerah, sekaligus menjadi wadah evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan narkotika di Kalimantan Selatan. (Red)
Berita