JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Kabar tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri tersebut. Saat dikonfirmasi pada Rabu (11/11/2026), Budi Arie memberikan jawaban singkat, Betul, sebagaimana diberitakan ANTARA.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri saat bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan keinginannya untuk mundur di tengah dinamika politik dan hukum yang sedang berkembang.
Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang, ujar Prasetyo Hadi.
Prasetyo juga meluruskan kabar yang menyebutkan Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah saran dan masukan.
120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat
Kabar pengunduran diri Gibran muncul bersamaan dengan meningkatnya tekanan politik di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan persyaratan pendidikan Wakil Presiden tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan usulan tersebut dijadwalkan diteruskan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh pihak menyikapi perkembangan isu pengunduran diri Gibran secara tenang dan tidak berspekulasi.
Yusril Jelaskan Mekanisme Penggantian Wapres
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden harus mengikuti mekanisme konstitusional.
Menurut Yusril, apabila pengunduran diri tersebut diproses, Gibran perlu menyampaikan pernyataan tertulis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya, MPR akan bersidang untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Setelah itu, MPR akan meminta Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden untuk dipilih sebagai pengganti.
MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu, jelas Yusril.
Hingga berita ini disusun, status dan tahapan administrasi pengunduran diri tersebut masih perlu dipastikan melalui keterangan resmi Presiden dan MPR. (Red)
Berita