BANJARBARU, kalseltoday.com — Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali menunjukkan kelasnya dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, daerah yang dikenal dengan slogan "Bumi Bersujud" ini meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penghargaan prestisius ini secara langsung diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan kepada Bupati Tanah Bumbu, Dr. HM. Andi Rudi Latif, S.Sos., M.Si., dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang digelar di Banjarbaru, Senin (26/5/2025).
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan rasa bangga dan syukur atas pencapaian tersebut. Ia menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade adalah hasil kerja kolektif seluruh elemen pemerintahan daerah, serta bentuk nyata komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.
“Ini bukan semata-mata soal angka, tapi tentang kepercayaan publik dan bukti keseriusan kami dalam membangun tata kelola yang bersih. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja dengan integritas,” ungkap Bupati Andi Rudi Latif.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa opini WTP ke-12 ini menjadi simbol keberhasilan dalam membangun sistem birokrasi yang sehat dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan visi Tanah Bumbu sebagai daerah yang mendukung terciptanya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Opini WTP sendiri merupakan predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah. Penilaian ini mencerminkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, sesuai standar akuntansi pemerintahan, dan bebas dari salah saji material.
Pemeriksaan tahunan oleh BPK juga menjadi momentum evaluatif bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pengelolaan anggaran. Bupati berharap capaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan percepatan pembangunan.
“Kami tidak akan berhenti di sini. Setiap opini WTP adalah pengingat bahwa masyarakat berhak mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintahnya,” tegasnya.
Dengan torehan ini, Tanah Bumbu semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah yang konsisten dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di Kalimantan Selatan. (kalimantanprime.com)
Berita