JAKARTA, kalseltoday.com – Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) menggelar audiensi resmi dengan Menteri Keuangan RI, Dr. Purbaya Yudhi Sadewa, di Gedung Cakti Kemenkeu pada Jumat (21/11).
Audiensi ini membahas tiga isu utama yang selama ini membebani dosen ASN dan memperburuk tata kelola pendidikan tinggi nasional.
Perwakilan ADAKSI dari Kalimantan Selatan, Nova Abriano, S.E., M.M., dosen DPK Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan (UNUKASE), turut hadir dan menegaskan bahwa pemerintah harus segera menyelesaikan kewajiban pembayaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen.
“Kami berharap tunjangan kinerja segera dibayarkan sebagai bentuk penghargaan bagi profesi kami sebagai dosen,” ujarnya, Minggu (23/11/2025).
Audiensi ini dihadiri sepuluh perwakilan ADAKSI, antara lain: Dr. Fatimah, M.Si; Anggun Gunawan, S.Fil., M.A.; Ir. Eliyah A. M. Sampetoding, M.Kom; Prof. Dr. Nikolas Fajar Wuryaningrat, MSc; Nur Rahmansyah, S.Kom., M.Kom; Mitra Yadiannur, M.Pd; Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum; Dicky Perwira Ompusunggu, S.E., M.Si; dan Prihartini Ade Mayvita, S.E., M.M.
Tiga Isu Utama yang Disampaikan ADAKSI
1. Utang Tukin Dosen 2020–2024
ADAKSI menegaskan bahwa Tukin dosen memiliki dasar hukum jelas, namun tidak dibayarkan selama lima tahun berturut-turut, sehingga menciptakan government liability yang wajib segera diselesaikan negara.
2. Masalah Keuangan PTN BLU dan BH
Model klasterisasi PTN dinilai menimbulkan ketimpangan remunerasi, beban mengajar berlebih hingga 60 SKS, serta praktik penerimaan mahasiswa secara masif demi mengejar pendapatan. Kondisi tersebut dinilai merusak kualitas pembelajaran dan membebani dosen secara fisik dan mental.
3. Stagnansi Tunjangan Fungsional Selama 18 Tahun
Tunjangan fungsional dosen tidak pernah mengalami kenaikan sejak 2007, menjadikannya stagnan hampir dua dekade, sementara profesi lain telah menerima penyesuaian berkala.
Respons Menkeu Purbaya
Menkeu memberikan respons komprehensif terhadap seluruh isu yang disampaikan ADAKSI. Di antaranya:
- Kemenkeu bersedia membayarkan rapelan Tukin 2020–2024, namun menunggu permohonan resmi dari Kemendiktisaintek.
- Meminta data lengkap penghasilan dosen di seluruh PTN untuk menyusun reformasi remunerasi nasional.
- Mendorong kajian ulang model Satker–BLU–BH karena dinilai menimbulkan distorsi dan ketidakadilan antar-PTN.
- Menyoroti mandatory spending 20% anggaran pendidikan yang dinilai belum tersalurkan secara tepat.
- Mengakui stagnansi tunjangan fungsional sebagai persoalan serius yang harus masuk dalam evaluasi struktur kompensasi ASN.
- Menegaskan bahwa pendidikan tinggi adalah benteng terakhir daya saing bangsa, sehingga negara harus hadir memperkuat kesejahteraan dan keterjangkauan bagi dosen.
ADAKSI: Audiensi sebagai Titik Balik Perbaikan Sistem Pendidikan Tinggi
ADAKSI mengapresiasi sikap terbuka dan responsif Menkeu. Pertemuan ini dinilai sebagai momentum penting dalam perjuangan menegakkan hak dosen ASN, memperbaiki tata kelola keuangan PTN, dan memperkuat komitmen negara terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas, adil, dan terjangkau.
ADAKSI menegaskan akan terus mengawal tindak lanjut audiensi ini, termasuk mendorong Kemendiktisaintek untuk segera mengajukan permohonan resmi pembayaran Tukin 2020–2024 serta memastikan reformasi kompensasi dosen ASN berjalan berdasarkan prinsip keadilan dan keberlanjutan. (*)
Berita