Gubernur Kalsel Ingatkan Amanah Jabatan Saat Melantik 11 Pejabat Tinggi Pratama

Gubernur Kalsel H. Muhidin melantik 11 Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan pemerintahan provinsi

BANJARBARU, kalseltoday.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan 11 Pejabat Tinggi Pratama. Pelantikan tersebut dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan profesionalisme aparatur pemerintahan.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung khidmat di Banjarbaru, Selasa (6/1/2026). Kegiatan ini turut disaksikan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman serta Ketua TP PKK Kalsel Hj. Fathul Jannah Muhidin.

Dalam arahannya, Gubernur Muhidin meminta para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja masing-masing dan menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan amanah jabatan.

”Jalankan tugas sebaik mungkin, jangan salahkan wewenang jabatan. Segera beradaptasi dengan tempat kerja yang baru dan jalin silaturahmi dengan bawahan juga atasan agar tercipta suasan kerja yang penuh kekompakan,” kata Muhidin.

Ia menegaskan, evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala terhadap para Pejabat Tinggi Pratama melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, pejabat Eselon III juga diminta aktif melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pejabat Eselon IV di unit kerja masing-masing.

“Jadi setiap enam bulan akan kita evaluasi apakah pejabat yang bersangkutan masih pantas menempati posisi yang diamanahkan serta menjalin hubungan baik (cocok) dengan staf lain di lingkungan kerjanya. Jika tidak cocok dengan bawahannya, maka bisa saja nanti digeser, karena tidak mungkin bisa melaksanakan tugas dengan baik jika tidak menjalin silaturahmi yang baik antara atasan dan bawahan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan, Noryadi, menyampaikan bahwa dari total kebutuhan jabatan, masih terdapat satu posisi Pejabat Tinggi Pratama yang belum dapat dilantik karena menunggu persetujuan pemerintah pusat.

​”Hari ini kita melantik 11 jabatan tinggi pratama. Masih ada satu jabatan, yaitu Kepala Dinas Dukcapil, yang prosesnya masih di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kami sedang menunggu keputusan Mendagri untuk jadwal pelantikannya,” jelasnya.

​Ia juga menambahkan, hingga kini terdapat dua jabatan Eselon IIA yang masih kosong, yakni Asisten I dan Kepala Dinas ESDM. Terkait pengisiannya, BKD masih menunggu arahan langsung dari Gubernur Kalimantan Selatan.

“Selain itu, tahun 2026 ini ada empat jabatan Eselon II yang akan pensiun. Terkait apakah pengisiannya akan dilakukan secara serentak (digabung) atau tidak, kami sepenuhnya menunggu instruksi dari Bapak Gubernur,” pungkasnya. (MC Kalsel/Ril)