BANJARMASIN, kalseltoday.com – Upaya mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus diperkuat. Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru berpartisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Teknis Penataan Aset Reforma Agraria Tahun 2026 yang digelar di Hotel Galaxy Banjarmasin pada 18 hingga 19 Juni 2026.
Acara yang diinisiasi Kementerian ATR/BPN ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antar daerah dalam pelaksanaan program reforma agraria. Fokus utama kegiatan adalah penataan aset, yang diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat penerima manfaat sekaligus mendongkrak kesejahteraan ekonomi di tingkat lokal.
Kantor Pertanahan Kotabaru diwakili oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Irvan Umbara, yang hadir mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kotabaru, Hadi Syaputra.
Dalam keterangannya, Hadi Syaputra melalui Irvan menegaskan bahwa reforma agraria bukan sekadar program administratif, melainkan fondasi pembangunan daerah.
"Penataan aset tanah adalah kunci untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus membuka peluang kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kepastian hak, warga bisa lebih tenang, berdaya, dan mampu memanfaatkan tanah sebagai modal ekonomi. Kami di Kotabaru berkomitmen mendukung penuh program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya.
Rapat koordinasi ini juga menjadi wadah berbagi pengalaman antar daerah, sekaligus menyusun strategi bersama agar pelaksanaan reforma agraria berjalan efektif. Pemerintah berharap, dengan adanya sinkronisasi kebijakan, konflik pertanahan dapat diminimalisir dan pembangunan daerah berjalan lebih terarah.
Kehadiran Kantor Pertanahan Kanu Kotabaru dalam forum ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat tata kelola pertanahan. Targetnya jelas, masyarakat Kotabaru memperoleh kepastian hukum, rasa aman, dan peluang ekonomi yang lebih luas. (Ril/Siti Rahmah)
Berita