BANJARMASIN – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sebamban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, yang bersumber dari dana tali asih perusahaan periode Tahun Anggaran 2017 hingga 2022, Jumat (13/11/2026).
Dalam pengungkapan kasus tersebut, penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Kalsel telah menetapkan seorang tersangka berinisial S, yang merupakan Kepala Desa Sebamban Lama.
Berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp9.069.159.608 atau sekitar Rp9,06 miliar.
Pengungkapan perkara ini disampaikan dalam konferensi pers di Banjarmasin, Jumat (13/11/2026), yang dihadiri Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel AKBP Theodorus Priyo Santosa, S.I.K., Kasubdit III Tipidkor AKBP Amin Rovi, S.H., serta perwakilan Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol. Nur Khamid, S.H., S.I.K., M.M., yakni AKP Catur Widiyanto selaku Kaur Pensat Subbid Penmas Bidhumas Polda Kalsel.
Wadir Reskrimsus Polda Kalsel AKBP Theodorus Priyo Santosa menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi dan laporan masyarakat Desa Sebamban Lama terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana tali asih perusahaan selama enam tahun anggaran.
Menindaklanjuti informasi tersebut, Unit 3 Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kalsel melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket), penyelidikan, hingga penyidikan secara mendalam.
Dari rangkaian proses tersebut, penyidik menemukan bukti-bukti yang cukup untuk menetapkan Kepala Desa Sebamban Lama berinisial S sebagai tersangka.
“Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut atas informasi masyarakat. Setiap informasi mengenai dugaan penyimpangan keuangan desa kami tindak lanjuti secara profesional melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan, dengan tetap mengedepankan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku,”ujarnya.
Dalam proses penyidikan, polisi telah meminta keterangan dari sebanyak 24 orang yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Mereka terdiri atas 11 orang dari pihak Pemerintah Desa Sebamban Lama, lima orang dari pihak tim, lima orang dari perusahaan pemberi dana tali asih, masing-masing satu orang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan Sungai Loban, serta BRI Unit Sungai Loban.
Selain itu, penyidik juga melibatkan enam orang ahli dari berbagai bidang keilmuan untuk memperkuat pembuktian perkara.
Keenam ahli tersebut meliputi ahli pemerintahan desa dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, ahli hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, ahli akuntansi dan auditing BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, ahli hukum keuangan negara Universitas Patria Artha, ahli keuangan negara dari Kementerian Keuangan, serta ahli hukum pidana Universitas Lambung Mangkurat.
Pelibatan para ahli tersebut dilakukan untuk memberikan analisis sesuai kompetensi masing-masing, terutama terkait tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan keuangan, aspek hukum pidana, serta penghitungan kerugian keuangan negara.
Sejumlah Dokumen dan Aset Tanah Disita
Dalam perkara ini, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan pengelolaan dana tali asih Desa Sebamban Lama.
Barang bukti yang disita antara lain Surat Keputusan (SK) Kepala Desa, SK perangkat desa dan SK tim pengelola dana pengembangan desa, SK penggunaan anggaran dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu, dokumen perjanjian atau nota kesepahaman (MoU), dokumen laporan anggaran dan pembayaran, serta dokumen pertanggungjawaban (SPJ).
Penyidik juga menyita laporan keuangan tim, rekening koran, slip penarikan atas nama Desa Sebamban Lama dan tim pengelola dana pengembangan desa.
Selain dokumen keuangan, terdapat pula dua dokumen kepemilikan atau penguasaan tanah yang menjadi bagian dari barang bukti, yakni:
- 1. Satu buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05783 atas nama Syarfani, dengan luas sekitar 11.540 meter persegi, tahun 2023.
- 2. Satu dokumen sporadik Nomor 593.21 atas nama Syarfani, dengan luas sekitar 12.176 meter persegi, tahun 2019.
Kedua dokumen tanah tersebut turut menjadi bagian dari aset yang telah disita penyidik dalam penanganan perkara ini.
Besaran kerugian keuangan negara dalam perkara ini mengacu pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor PE.03.03/R/SP-1479/PW16/5/2025.
Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa dugaan penyimpangan pengelolaan dana tali asih perusahaan periode 2017 hingga 2022 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp9.069.159.608.
AKBP Theodorus Priyo Santosa menegaskan bahwa penanganan perkara korupsi tidak hanya berorientasi pada pengungkapan perbuatan pidana, tetapi juga pada pembuktian yang komprehensif agar proses hukum dapat berjalan sesuai ketentuan.
“Kami berkomitmen menangani setiap perkara tindak pidana korupsi secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan dana yang diperuntukkan bagi kepentingan pembangunan dan masyarakat harus dilaksanakan sesuai aturan. Apabila ditemukan penyimpangan yang memenuhi unsur pidana, tentu akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Setelah penetapan tersangka dan pengumpulan alat bukti dinilai mencukupi, penyidik selanjutnya mempersiapkan pelimpahan tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Berdasarkan keterangan dalam paparan perkara, tersangka S beserta barang bukti direncanakan segera dilimpahkan kepada JPU untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. (@dw)
Berita